logoblog

Cari

Kemdikbud Diminta Jelaskan Soal Sarpras Pendidikan Pasca Gempa Lombok

Kemdikbud Diminta Jelaskan Soal Sarpras Pendidikan Pasca Gempa Lombok

Komisi X DPR RI meminta penjelasan peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada proses pemulihan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan pasca

Infrastruktur

kabar solah
Oleh kabar solah
30 Agustus, 2018 08:02:50
Infrastruktur
Komentar: 0
Dibaca: 5610 Kali

Komisi X DPR RI meminta penjelasan peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada proses pemulihan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan pasca bencana gempa Lombok Utara, Nusa Tenggara (NTB).

"Ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan kebijakan Kemdikbud untuk mengatasi kondisi darurat pasca bencana Lombok," ujar Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/8).

Menurut dia, dampak dari bencana itu telah merusak ribuan Sarpras pendidikan di mayoritas wilayah NTB. Maka dari itu, perlu instansi pemerintah terkait untuk segera menerbitkan kebijakan memperbaiki fasilitas pendidikan yang terdampak.

"Terdapat 3001 sekolah yang rusak akibat gempa," katanya.

Atas rusaknya Sarpras itu, lanjut dia, berdampak luas terhadap 30 ribu peserta didik dari berbagai jenjang tingkatan dan dua ribu guru yang kehilangan tempat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Tentunya hal ini dapat berdampak serius pada kualitas pendidikan peserta didik yang terdampak gempa diwilayah NTB.

Disisi lain, Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan mengapresiasi langkah Kemdikbud yang memberikan berbagai bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa lombok di masa tanggap darurat lalu. "Perlu diacungi jempol pada kementeriam ini yang responsif pada penduduk yang terkena dampak gempa," katanya.

 

Baca Juga :


Dia mengingatkan pasca pemulihan bencana saat ini, seluruh instansi pemerintah perlu membangun koordinasi dengan intens, karena seluruh kementerian turun tangan langsung untuk membantu kebutuhan para penduduk terdampak gempa diwilayah NTB.

"Seluruh kementerian dan instansi lembaga terlibat dalam penangan ini, sangat diperlukan koordinasi antar lembaga," imbuhnya. [Jakarta, InfoPublik]

 

 



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan