logoblog

Cari

Tutup Iklan

Hunian Pasca Gempa jadi Sorotan POKJA 3 Disperkim NTB

Hunian Pasca Gempa jadi Sorotan POKJA 3 Disperkim NTB

Rapat rutin Kelompok Kerja (POKJA) ketiga kalinya digelar Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Nusa Tenggara Barat (18/10).  Rapat yang digelar

Infrastruktur

Novita Hidayani
Oleh Novita Hidayani
18 Oktober, 2018 12:42:11
Infrastruktur
Komentar: 0
Dibaca: 1462 Kali

Rapat rutin Kelompok Kerja (POKJA) ketiga kalinya digelar Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Nusa Tenggara Barat (18/10). 

Rapat yang digelar di Aula Disperkim kali ini tidak hanya membahas mengenai permasalahan Perkim yang sebelumnya, tetapi juga menyoroti berbagai masalah permukiman yang muncul pasca Gempa yang melanda Lombok dan Sumbawa.

Permasalahan perumahan dan permukiman pasca gempa yang dibahas diantaranya, pengalokasian wilayah pemukiman yang berada pada patahan lempeng serta kelayakan rumah hunian bagi para penyitas gempa.

"Yang tidak boleh luput dari pembahasan kita adalah bagaimana mengalokasikan rumah-rumah yang berada pada jalur lempengan ke wilayah yang lebih aman," jelas H, Bulera, ST. MT,  Kasatker Penyediaan Perumahan Provinsi NTB.

"dan untuk rumah para penyitas gempa yang ingin membangun rumah tahan gempa tanpa menggunakan batako tetap harus aladin. Atap, lantai, dan dindingnya harus sesuai standar," imbuhnya.

Rapat yang dibuka oleh Sekertaris Disperkim, Ir. H. Masnun, Hasbullah SP.MM ini juga membahas 7 issue perumahan dan permukiman di Provinsi NTB. Ketujuh issue tersebut diantaranya, masih terbatasnya pembiayaan perumahan dan skema/pola bantuan bagi MBR khususnya di sektor informal untuk memiliki rumah sejahtera.

 

Baca Juga :


Selain itu, permasalahan asih rendahnya keterjangkauan rumah layak huni secara swadaya. Dan serah terima bangunan yang tidak segera ditempati (hanya untuk investasi) masih marak terjadi.

"Terlebih saat pendataan rumah rusak pasca gempa, masyarakat akan langsung mengaku memiliki rumah tersebut padahal tidak ditempati saat pendataan pemberian bantuan," jelas Drs. Saptono Tjahjoeno Tenaga Ahli RP3KP dan Pokja.

Lebih jauh, masalah Perkim yang juga dibahas yaitu perizinan pembangunan rumah untuk MBR masih sulit, waktu lama dan biaya yang cukup besar. Belum adanya kontrol kelayakan hunian yang dilaksanakan oleh pengembang. Serta ketidak pastian tata ruang. (novita-tim media)



 
Novita Hidayani

Novita Hidayani

email: hidayaninovita@gmail.com facebook: Novita Hidayani twitter: @yfoundme

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan