Pembanguna Fisik Desa Sambane dan Timu Terhambat

KM Nggusuwaru - Aparat Pemerintahan Desa Sambane Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima kesulitan menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahap awal penggunaan dana alokasi desa (ADD). Kesulitan tersebut disebabkan belum adanya desain (gambar) dan rencana anggaran biaya (RAB) dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima.

Sebagaimana diakui Kepala Desa Sambane, Sudirman SH, penggunaan ADD di desa setempat jadi terbengkalai, karena desain dan RAB sebagai pedoman dalam pengelolaannya tidak ada. Pihaknya sudah dari awal mengajukan desain dan RAB di Dinas PU Kabupaten Bima, yakni  sejak Febuari 2015 lalu, supaya pekerjaan pembangunan fisik bisa segera dilakukan. Namun hingga saat ini Dinas PU belum juga meresponnya. “Kita belum realisasikan pembangunan fisik. RAB dan Gambar di Dinas PU belum juga keluar,” kata Sudirman.

Saat ini pembangunan fisik dari ADD sudah masuk tahap selanjutnya (tahap dua). Aparat Pemerintahan Desa Sambane tidak mengetahui alasan keterlambatan seperti itu. Sementara Dinas PU sendiri mau memberdayakan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) setiap Kecamatan. Padahal UPTD belum memahami betul mengenai gambar dan menyusun RAB.

Masalah tersebut tidak hanya dialami oleh pihak Desa Sambane. Tetapi, dialami juga oleh sejumlah desa lain yang ada di wilayah Kabupaten Bima, yang mengaku kesulitan membuat LPJ tahap awal. “Akibat dari hal ini, memperlambat pembangunan di desa dan numpuknya laporan pertanggungjawaban,” ujar Sudirman.

Tidak lama lagi, pihak desa akan diaudit oleh Ispektorat Kabupaten Bima mengenai penggunaan ADD tahap awal. Sementara Desa Sambane juga mengalami kendala pada LPJtahap awal, karena pencairan ADD semester pertama baru dilakukan bulan April lalu.  “Kami bingung dengan dua laporannya nanti, karena laporan pekerjaan fisik tahap pertama tidak ada,” ucap Sudirman.

Kendala yang sama terjadi di Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Aparat Pemerintahan Desa setempat dibuat bingung karena desain dan RAB penggunaan ADD belum ada. Sementara itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) Kabupaten Bima mendesak untuk segera menyelesaikan LPJ tahap awal. “Jika LPJ tahap pertama ini tidak kami selesaikan. Maka mereka akan memblokir gaji dan anggaran semester kedua.  Jujur saja kami sangat dilematis jika sudah begini. Apalagi ini hal baru bagi kami,” tutur Kepala Desa Timu, Arsad Jamaludin.

Diharapkan pemerintah bisa mentolerir masalah tersebut. Paling tidak mencarikan solusi agar pihaknya tidak dibebani lagi dengan ancaman pemblokiran anggaran. “Kami minta segera carikan solusi, dan jangan lempar masalah ini pada pihak desa semata,” pungka Arsad. (dien) - 05

 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru