DMM Merespon Mekanisme Pencairan Dana Korban Gempa Lombok

Sejumlah masyarakat yang dihimpun dalam Dialog Muda Merdeka (DMM) merespon karut marut opini yang tersebar yang dirangkaikan dengan pembedahan SOP pencairan dana bantuan korban gempa, berlangsung pada Jumat, 14/8/18.  Pembedahan  SOP yang dikeluarkan oleh BPBD pada 11 September 2018 lalu menghasilkan beberapa alternatif, diantaranya mekanisme alternatif pencairan dana bantuan korban gempa dan advokasi  usulan pembangunan rumah: berbasis rumah adat. 

Peserta dialog Munjirin mengatakan, dalam pencairan dana diperlukan langkah-langkah alternatif sembari menunggu mekanisme  yang sah dari pemerintah dalam hal ini BPBD. "Langkah yang paling sederhana bisa kita lakukan untuk mempermudah pekerjaan pemerintah adalah, kita harus membentuk Kelompok Masyarakat (PokMas) selaku korban gempa. Langkah ini bertujuan melakukan pendataan ditingkat bawah, berkaitan dengan kelengkapan dokumen pencairan dana," Katanya.

Merujuk ke SOP sementara yang dikeluarkan oleh BPBD, dari sekarang semestinya sudah membentuk Kelompok Masyarakat. "Jika merujuk jumlah KK di Desa Salut berjumlah 700 KK, maka dibutuhkan 35 Pokmas untuk mendata awal berkaitan kelengkapan operasi rehab rumah, agar mendapat legalitas kerja, Pokmas akan di SK oleh Kepala Desa setempat, dan ini yang paling mungkin kita kerjakan", lanjutnya.

Sementara Pendamping Rekonstruksi rumah di Desa Salut, KLU,  Drs. Lalu Bayu Windia,M.Si. sepakat dengan usulan dalam dialog tersebut. "Saya sepakat dengan uraian ini, dan dalam proses kerjanya Pokmas harus dibentuk secepat mungkin dan kalaupun tim yang disebutkan dalam SOP sudah terbentuk,  yakni Tim Tekhnis,  Fasilitator Tekhnis dan Fasilitator Sosial akan lebih mudah proses ke pencairan dana. " Prosedur ini merujuk pada SOP yang dikeluarkan oleh BPBD", ujarnya dalam acara pembahasan SOP.

Di lain sisi, Lalu Ari Irawan menambahkan, berkaitan dengan konsep rumah yang aka dibangun, masyarakat harus memiliki pilihan. "Pemerintah harus memberikan penawaran kepada masyarakat, yaitu rumah Risha dan rumah berkonsep tradisi yang diuji coba oleh pemerintah",  tambah Ari.

Sehingga harapannya, dengan adanya dua tawaran ini, masyarakat memiliki pilihan yang sesuai dengan keinginan dari masyarakat. " Biarkan masyarakat memilih, yang terpenting kita siapkan dua pilihan", tutupnya. (#MS)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru